Jakarta — Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan sesuatu yang sangat diharapkan semua pegawai, tak terkecuali perawat. Namun pada masa pandemi ini, banyak pemberi kerja yang harus memutar otaknya agar bisa memenuhi hak pekerja tersebut. Ketua DPD PPNI Jakarta Utara, Maryanto, justru meminta perusahaan tidak menjadikan pandemi sebagai alasan tidak dicairkannya THR bagi perawat di wilayah kerjanya.

Hal ini ia ungkapkan dalam press rilis pada jumat (15/5) lalu. “Kami mengecam pengusaha yang mengabaikan, menghindari atau bahkan dengan sengaja tidak memberi THR kepada anggota kami dengan alasan pandemi,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang ia suarakan sudah diatur dalam regulasi yang sah. THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, dan bagi pengusaha yang acuh bisa dikenakan sanksi administratif. “Hal ini kan sudah diatur dalam Permen Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tahun 2020 yang mengatur pemberian THR di masa pandemi ini,” bebernya.

Ia menegaskan, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengadvokasi para profesional perawat di wilayah Jakarta Utara. Apalagi selama masa pandemi ini, kerja profesional perawat pun jauh lebih berat. “Kami sebagai organisasi harus melindungi seluruh anggota. Apalagi selama masa pandemi, perawat menjadi garda terdepan sekaligus benteng pertahanan terakhir. Baik perawat yang bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta,” jelasnya lagi

Ia menghimbau kepada seluruh anggotanya untuk berani melapor jika mereka tidak mendapatkan THR. “Rekan-rekan sejawat bisa melakukan pengaduan melalui link http://bit.ly/aduanthrppnijakut atau datang langsung ke Rumah Perjuangan Perawat di Jl Walang Timur no 23 RT 9 RW 01 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara,” tutupnya. (mam)