Oleh : Dr.Mahesa Paranadipa M, M.H

  • Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia
  • Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta

Penyelenggaran Pemilu 2019 sudah dilewati hampir sebulan. Namun hari ini masyarakat dibuat gusar dengan maraknya pemberitaan terkait jumlah petugas pada pelaksanaan pemilu yang meninggal. Per tanggal 7 Mei 2019, terdapat sebanyak 554 orang yang meninggal yang terdiri dari 440 petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan laporan KPU, 92 orang Panwaslu berdasarkan laporan Bawaslu, dan sebanyak 22 orang petugas Polri berdasarkan laporan Divisi Humas Mabes Polri.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dr. Mahesa Paranadipa M, M.H. (Foto: dok. pribadi)

Dengan angka 440 petugas KPPS yang meninggal di Pemilu tahun 2019, jika dibandingkan dengan angka KPPS meninggal di Pemilu tahun 2014 yaitu sebanyak 144 orang berdasarkan laporan KPU. Meminjam istilah di epidemiologi kesehatan kondisi ini sehatusnya sudah bisa dikategorikan Kejadian Luar Biasa (KLB). Suatu kejadian dinyatakan luar biasa salah satu unsurnya disebutkan adanya peningkatan kejadian kesakitan/kematian sebanyak dua kali lipat atau lebih dibandingkan kurun waktu sebelumnya. Jika membandingkan angka kematian tahun 2014 dan 2019 terdapat peningkatan sebanyak 382 persen.

Dengan melihat angka ini maka tentunya perlu segera disikapi dengan cara evaluasi bersama oleh KPU, Bawaslu, TNI/Polri, perwakilan Peserta Pemilu, dan lembaga independen, mengingat saat ini terdapat 3.658 petugas yang sakit pasca penyelenggaraan pemilihan. Kementerian Kesehatan sendiri menyampaikan telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi untuk melakukan audit medis dan otopsi verbal. Meskipun instrumen audit medis dalam hal ini kurang tepat karena fungsi utamanya adalah untuk kendali mutu kendali biaya , dan pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasannya adalah organisasi profesi. Pertanyaan yang muncul juga adalah apakah 440 KPPS yang meninggal dirawat di rumah sakit sehingga dapat dilihat rekam medis nya?

Penentuan Kematian Tidak Wajar

Jika mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Nomor 15 Tahun 2010) dan Menteri Kesehatan (Nomor 162/MENKES/PB/I/2010) tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, penelusuran penyebab kematian dapat dilakukan dengan Autopsi Verbal yaitu mewawancarai keluarga terdekat atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian. Autopsi verbal dilakukan oleh dokter atau perawat/bidan yang terlatih. Sedangkan untuk khusus kematian dengan kategori tidak wajar diperiksa dan dilaporkan oleh bagian forensik di rumah sakit kepada dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Namun untuk proses ini mensyaratkan kematian dilaporkan secara aktif oleh pihak keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana di pemerintah daerah paling lambat 30 hari setelah kematian.

Khusus terkait kematian yang dianggap tidak wajar, dengan meletakkan kewenangannya kepada bagian forensik dalam hal ini dokter spesialis forensik berkoordinasi dengan kepolisian maka terkait dengan proses visum et repertum (VeR). Prosedur VeR disebutkan pada Pasal 133 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Dalam ayat ini dipersyaratkan ada surat permohonan dari kepolisian kepada ahli (dokter atau dokter spesialis forensik) untuk membuat VeR. VeR yang dapat dilakukan oleh dokter umum hanya sebatas visum luar (pemeriksaan luka) pada korban hidup, sedangkan untuk pemeriksaan mayat dan bedah mayat menjadi kompetensi dokter spesialis forensik. Namun berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa bedah mayat dapat dilakukan dokter lain jika di daerah tersebut tidak ada dokter spesialis forensik atau terdapat kesulitan untuk merujuk ke dokter spesialis forensik. Penyebab kematian akan lebih jelas jika dilakukan autopsi jenazah (bedah mayat).

Jadi dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil yang jelas dari penyebab kematian adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik berdasarkan permintaan dari kepolisian. Sehingga dituntut pihak kepolisian (penyidik) untuk melihat secara jeli apakah kasus kematian tersebut harus dibuktikan penyebab kematiannya melalui autopsi jenazah. Namun tentu sulit bagi Kepolisian untuk langsung melakukan penyidikan terhadap kasus kematian 440 KPPS jika kematian tersebut dinyatakan sebagai kematian wajar. Sehingga kepolisian tentunya harus mendapat laporan dari bagian forensik tentang adanya kematian tidak wajar sehingga dilanjutkan dengan pembuatan permohonan untuk dilakukan autopsi jenazah agar penyebab kematian menjadi lebih jelas. Tugas rumit selanjutnya adalah mengumpulkan bukti dugaan pelaku yang menyebabkan kematian tidak wajar. Jika memang ada pelaku yang dapat dikaitkan dengan penyebab kematian tidak wajar, harus dikategorikan apakah ini sebuah kelalaian (culpa) atau kesengajaan (dolus) yang masing-masing memiliki pasal dan sanksi hukum yang berbeda. Tentunya jika terbukti ada unsur kesengajaan akan mendapat sanksi lebih berat.

Kelelahan Yang Tidak Wajar

Dalam pemberitaan terakhir KPU memberikan statemen tentang penyebab kematian oleh sebab kelelahan. Secara teori dikenal dengan Overwork Death atau di Jepang dikenal dengan istilah Karoshi-Death, yaitu kematian akibat kelelahan pada pekerjaan dengan durasi waktu yang panjang. Penyebab kematian secara medis antara lain bisa karena gagal jantung akut atau karena perdarahan subarachnoid. Gejala klinis ini memang tidak tampak karena memang kejadiannya akan tiba-tiba. Secara patogenesis dikaitkan dengan produksi hormon kortisol akibat lelah dan stres sehingga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah secara terus menerus dan menegangnya otot jantung. Risiko akan semakin besar jika sebelumnya penderita memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler.

Di luar pemahaman secara teori kematian dan disebabkan kelelahan, pada kasus kematian KPPS tentunya menjadi evaluasi sangat penting terkait tugas-tugas KPPS serta mekanisme kerjanya sehingga secara masif menyebabkan banyaknya KPPS yang meninggal. KPU sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas KPPS seharusnya bertanggungjawab terhadap pengaturan kerja KPPS yang faktanya saat ini telah banyak yang harus kehilangan nyawanya. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah ada perbedaan mekanisme serta beban kerja KPPS antara Pemilu tahun 2014 dengan 2019? Jika terdapat perbedaan, di bagian mana yang memiliki korelasi kuat menyebabkan kelelahan?

Hal-hal yang menimbulkan tanda tanya publik harus segera dijawab agar tidak menyesatkan publik untuk masuk dalam konsumsi Hoax di tengah polemik yang belum menemui klimaksnya. Pemerintah juga harus dapat mendorong disegerakan jawaban-jawaban yang ditunggu oleh publik. Para pakar terutama profesi kesehatan terkait tentunya selalu siap jika diminta untuk membantu penyelesaian polemik ini. (NUR)