Beberapa pengumuman penghentian pelayanan BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit kerjasama (Foto: istimewa)

Jakarta- Awal tahun 2019 publik kembali dibuat bingung. Maraknya rumah sakit yang mengumumkan pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Diinformasikan bahwa per 1 Januari 2019 kemarin banyak sekali rumah sakit yang belum dapat memperpanjang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Klarifikasi yang diperoleh disebabkan karena sekian banyak rumah sakit itu belum diakreditasi. Akibatnya pasien-pasien yang biasa berobat ke rumah sakit tersebut harus dialihkan ke rumah sakit lain yang masih bisa memperpanjang kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menyoroti permasalahan ini. “Berdasarkan surat Menteri Kesehatan yang ditujukan kepada Dirut BPJS Kesehatan dan beredar luas di dunia maya menyebutkan ada sekitar 616 rumah sakit yang belum terakreditasi. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2018 menyebutkan bahwa akreditasi merupakan syarat bagi rumah sakit untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan” terang Dr.Mahesa Paranadipa,MH selaku Ketua Umum DPP MHKI.

Meski di dalam surat Menteri Kesehatan tersebut ada rekomendasi agar sebanyak 511 dari 616 rumah sakit yang belum terakreditasi tetap diperpanjang kerjasamanya, namun hal ini menimbulkan pertanyaan besar di publik. “Dengan angka rumah sakit yang belum terakreditasi cukup banyak menimbulkan pertanyaan bagaimana kualitas rumah sakit yang telah dipersilahkan memberi pelayanan kepada masyarakat peserta JKN? Padahal hak atas pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tercantum di UUD. Itu merupakan kewajiban negara,” tambah Dr.Mahesa

“Per 1 Januari 2019 seharusnya program JKN telah memasuki target roadmap cakupan semesta (universal health coverage). Belum tuntas permasalahan mismatch anggaran JKN, sekarang kita dihadapkan pada fakta mengenai status rumah sakit yang belum terakreditasi,” tambahnya lagi.

“MHKI siap membantu pemerintah dan BPJS agar jaminan kesehatan yang merupakan hak publik benar-benar dapat berjalan dengan baik” Tegasnya