Rapat evaluasi kluster kesehatan bencana Tsunami di RSUD Berkah Pandeglang (Foto: Doc. Pribadi)

Bencana tsunami terjadi di Selat Sunda pada Sabtu malam (22/12) yang menerjang wilayah Banten dan Lampung. Paska bencana terjadi upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah serta bantuan-bantuan dari masyarakat silih berganti berdatangan. Bantuan-bantuan ini salahsatunya datang dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI). MHKI merupakan sebuah organisasi yang memfokuskan pada pengembangan dan pemahaman hukum kesehatan di Indonesia.

Tim MHKI ini memberikan bantuan sebagai bentuk empatinya terhadap korban tsunami di wilayah Banten Khususnya di Pandeglang.  Bentuk bantuan yang disalurkan antara lain; makanan, sabun mandi serta kebutuhan ibu-bayi. Bantuan ini sendiri diberikan langsung oleh Ketua Umum dewan pengurus pusat (DPP) MHKI Dr.Mahesa Paranadipa, M.H melalui Dompet Dhuafa provinsi Banten.

Selain itu, Dr. Mahesa juga melihat situasi penanganan korban bencana di RSUD Berkah Pandeglang. Saat kunjungannya tersebut,  Dr.Mahesa diminta untuk ikut dalam rapat evaluasi penanganan medis korban bencana bersama tim kesehatan dari berbagai lembaga yang ada.

Ketua Umum MHKI, Dr. Mahesa (Pojok Kanan) bersama dengan tim kesehatan lainnya. (Foto: Doc. Pribadi)

“Saat ini status bencana masih ditetapkan bencana lokal sehingga penanganan masih bisa dilakukan oleh teman-teman dari dinas kesehatan Pandeglang dibantu oleh IDI Pandeglang. Saat ini, bantuan juga telah ada dari PERSI Banten untuk pendingin jenazah. Relawan-relawan pun telah banyak yang membantu,” keterangan Dr.Mahesa kepada tim dailyners.

Menurutnya, dalam situasi bencana seperti ini peran pemerintah dituntut untuk lebih dominan meski dipastikan akan banyak bantuan dari berbagai pihak. “Dalam undang-undang kesehatan dan beberapa peraturan lain, jelas disebutkan peran utama pemerintah untuk membantu korban, terutama korban-korban yang butuh penanganan medis lanjutan. Pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah meski korban tercatat sebagai peserta JKN. Selain itu, peran koordinatif dalam lingkup kluster kesehatan harus dijalankan agar penanganan bencana lebih terarah dan dimanajemen dengan baik” tambah Dr.Mahesa.