Gambar surat kabar harian yang kini menjadi perbincangan di kalangan perawat. Foto:ist

Rasanya kita, insan perawat Indonesia, belum terlepas dari hingar bingar perayaan HUT PPNI ke-44 beberapa bulan lalu. Dalam perayaan HUT tersebut, PPNI mendorong dan mengkampanyekan praktik keperawatan mandiri kepada para perawat yang berada di lapangan. Nyatanya hal tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

Adanya UU nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pun tidak serta merta membuat praktik mandiri keperawatan bisa dilaksanakan begitu saja. Seperti yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur beberapa bulan belakangan ini. Para perawat yang ingin melakukan pelayanan keperawatan mandiri masih mengaku resah karena tidak adanya payung hukum yang kuat untuk mereka melakukan itu.

“Kami butuh Perda sebagai payung hukum kami di lapangan. Karena selama ini baru Undang-Undang yang sifatnya masih umum,” seperti itulah pengakuan Yatno, Ketua Forum Komunikasi Perawat Praktek Mandiri Lamongan, kepada awak media. Pengakuan ini termuat dalam harian Radar Bojonegoro, Jawa Pos Group, edisi Senin 12 Februari 2018 lalu.

Dalam berita tersebut disebutkan, Yatno dan kawan-kawannya di lapangan kesulitan mengaplikasikan kemampuan mereka seperti khitan dan melakukan penyuntikan. Jika kita kembali pada UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, memang tidak dijelaskan secara rinci bentuk pelayanan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh para perawat di lapangan. Hal ini menjadi wajar jika Yatno dan kawan-kawan merasa butuh perpanjangan regulasi dari Undang-Undang tersebut.

Permasalahannya adalah, posisi tawar politik perawat selalu saja kurang kuat di parlemen. Kita tahu, bagaiman perjuangan perawat-perawat dulu menggolkan Undang-Undang Keperawatan yang saat ini sudah disahkan, mungkin lebih dari 10 tahun aksi turun ke jalan terus dilakukan. Juga kita tahu, bagaimana adanya berita-berita ketimpangan kesejahteraan perawat honorer dengan nakes lain yang juga honorer.

Aspirasi mereka para perawat kerap hanya berujung di meja para wakil rakyat. Begitu pula dengan keinginan kawan-kawan perawat Lamongan yang nampaknya akan menemui jalan terjal menuju praktik mandiri keperawatan. Pasalnya, Raperda yang mereka inginkan ditolak oleh beberapa kalangan di wilayah itu.

IDI dan PCNU Lamongan merupakan dua diantaranya yang menolak perda tersebut dalam rapat pembahasan Raperda. Hal ini dikatakan oleh ketua pansus Raperda tentang perizinan praktik mandiri, Saifudin Zuhri, dalam salah satu rilis media. Rilis tersebut kini sedang ramai diperbincangkan di kalangan perawat. Tersebar gambar media cetak lokal dengan judul “IDI Tolak Raperda Perizinan Praktik Mandiri Keperawatan”.

Hal ini semakin menguatkan kita bahwa jalan menuju praktik keperawatan mandiri masih jauh dan mungkin akan teramat terjal. Masih dibutuhkan perjuangan ekstra untuk mengerek angka praktik keperawatan mandiri yang konon kabarnya saat ini baru di angka 0,025 persen.