Para perawat melakukan aksi turun jalan beberapa waktu lalu. Foto:dokDailyNers

ACEHUTARA — Para petugas kesehatan honorer dan sukarela yang belakangan terus menyuarakan kesejahteraan mereka, kembali bergerak untuk hal yang sama. Kali ini lebih dari 100 orang tenaga kesehatan sukarela di Puskesmas Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, melakukan mogok kerja sejak Rabu (17/5) kemarin.

Mereka melakukan hal ini karena menganggap Kepala Puskesmas tidak berpihak kepada tenaga kesehatan sukarela seperti mereka. “Dalam aksi ini kami menuntut pembayaran uang jasa JKN yang tidak jelas selama ini. Juga kebijakan Kepala Puskesmas yang tidak memihak kami,” ungkap Ketua Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Korda Aceh Utara, Abdullah kepada DailyNers.com

Menurut lelaki yang juga petugas Puskesmas Jambu Aye ini, para petugas yang melakukan aksi ini terdiri dari banyak profesi kesehatan. Ia juga menyayangkan alasan yang selalu diterimanya dari Kepala Puskesmas. “Jadi tidak hanya perawat, ada juga tenaga kesehatan lain, mereka ini tenaga sukarela yang sudah mengabdi mulai dari 5 tahun hingga 15 tahun lamanya. Selama ini Kepala Puskesmas hanya beralasan terganjal oleh regulasi. Padahal beban kerja kami sama dengan mereka yang berstatus PNS,” paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa masalahnya sudah pernah diadukan ke DPRK Aceh Utara. Namun hingga saat ini hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan apa pun. “Kami sudah pernah mendatangi Komisi E yang membidangi itu. Bahkan kami dimintai data waktu itu. Namun data tersebut katanya hilang. Meski begitu, tadi malam kami sudah bertemu ketua DPRK membahas hal ini,” lanjutnya lagi.

Ia pun mengatakan, aksi ini akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dari para stakeholder terkait. “Kami akan mogok sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami mau buat pressure pada Pemerintah Daerah, kami mau liat keseriusan mereka. Kasus kami ini satu dari sekian banyak di seluruh Indonesia, Jadi kalau nanti memang tidak ada tanggapan, kami akan berkoordinasi dengan GNPHI Korwil Aceh, untuk membicarakan ini di tingkat Nasional,” Bebernya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Puskesmas Jambu Aye, Aceh Utara, dr. Harry Laksamana membenarkan adanya aksi mogok kerja tersebut. “Jadi gerakan ini tidak hanya di puskesmas kami saja, tapi juga di seluruh Aceh Utara secara massal. Karena dalam hal ini yang dituntut Pemerintah,” katanya.

Ia juga membenarkan apa yang disuarakan oleh para tenaga kesehatan ini. “Di puskesmas kami ada 138 orang yang melakukan mogok kerja. Pembayaran uang jasa JKN ini kan diatur dalam Permenkes nomor 21 tahun 2016. Nah, untuk para tenaga sukarela ini tidak diatur, jadi kami tidak bisa memberikan uang tersebut,” paparnya.

Ia menjelaskan, sebelum aksi yang dilakukan per hari Kamis kemarin, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan para pegawainya. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang ditawarkannya selaku orang nomor satu di Puskesmas Jambu Aye. “Kami sudah bicara dengan 8 orang perwakilan mereka. Pada diskusi rabu (8/5) itu kita tawarkan untuk maju ke Dinas Kesehatan dan meminta payung hukum dari Pemerintah Daerah terkait hal ini,” lanjutnya lagi.

Meski ada mogok kerja, ia mengatakan, pelayanan di Instansi yang dipimpinnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ia pun membantah adanya kabar ancaman pemecatan bagi para tenaga kesehatan di tempatnya bekerja.”Mereka yang mogok kita gantikan dulu dengan tenaga PNS. Terkait pemecatan itu, bukan soal mogok kerja tapi soal STR. Mereka yang belum memiliki STR atau yang STR mati saya minta diselesaikan, dan ini sudah kita sosialisasikan sejak akhir tahun lalu. Tidak mungkin kita bisa merumahkan secara sepihak,” tutup dr. Harry

Sebelumnya dikatakan Ketua GNPHI Aceh Utara, Abdullah bahwa kepala puskesmas akan merumahkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR. “Kami yang tidak memiliki STR juga diancam akan dipecat. Padahal kami tidak tinggal diam soal ini (pengurusan STR, red),” pungkasnya.

Sekedar informasi, Permenkes nomor 21 Tahun 2016 mengatur tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. Dalam Permen ini dijelaskan juga besaran uang jasa pelayanan kesehatan untuk masing-masing profesi kesehatan di Faskes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. (red)